Penyampaian RAPBD 2026 Blora Belanja Daerah 2,163 Triliun

 

Apdesinews.com BLORA – DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat DPRD pada Kamis (18/9).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Blora, Mustopa, didampingi unsur pimpinan dewan, serta dihadiri Bupati Blora, Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, Forkopimda, anggota DPRD, dan pimpinan OPD.

Dalam rapat tersebut, Bupati Arief secara resmi menyerahkan dokumen (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) RAPBD 2026 kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Ketua DPRD Mustopa menegaskan bahwa penyusunan RAPBD telah sesuai dengan regulasi, antara lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Selain itu, KUA-PPAS RAPBD 2026 juga sudah disepakati pada 15 Agustus 2025. Mekanisme yang ditempuh sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Bupati Arief dalam sambutannya menjelaskan, RAPBD 2026 disusun dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,187 triliun, sementara belanja daerah Rp2,163 triliun. Dari struktur tersebut, RAPBD 2026 mencatat surplus Rp24 miliar.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp527,68 miliar dan pendapatan transfer Rp1,66 triliun. Sedangkan belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi Rp1,55 triliun, belanja modal Rp148,68 miliar, belanja tidak terduga Rp33,44 miliar, dan belanja transfer Rp430,92 miliar.

Tema pembangunan daerah RAPBD 2026 mengacu pada RPJMD 2025–2029, yakni “Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan”, dengan lima prioritas pembangunan meliputi peningkatan daya saing ekonomi lokal, penguatan kualitas SDM, dan pemenuhan sarana prasarana dasar.

Dari sisi pembiayaan, RAPBD 2026 menganggarkan penerimaan Rp41 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya, serta pengeluaran Rp65 miliar untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang. Dengan demikian, SiLPA tahun berjalan ditetapkan Rp0.

“Semoga RAPBD ini segera mendapat persetujuan DPRD agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas,” kata Bupati.