Bupati Blora Membuka Rakor Pengendalian Inflasi Kabupaten Blora

APDESI-NEWS.COM - Bupati Djoko Nugroho didampingi Sekda Kab. Blora Komang Gede Irawadi, membuka Rakor Optimalisasi peran TPID Kab. Blora dalam pengendalian Inflasi di Ruang Pertemuan Setda Blora.
Hadir dalam acara tersebut Kepala BPS Kab Blora Drs. Heru Prasetyo dan
Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Dian Nugraha. Selasa (09/10/18).

Disampaikan oleh Bupati Blora Djoko Nugroho saat membuka rakor bahwa nilai inflasi di Kab Blora secara global aman, Jateng maupun Nasional.
"Tingkat inflasi di Kabupaten Blora secara keseluruhan aman, meski bbm naik atau nilai tukar rupiah mencapai Rp. 14.000,- lebih".

Bupati juga menyampaikan bahwa Inflasi di Kabupaten Blora masih tergolong rendah se Provinsi Jawa Tengah, namun demikian dirinya menginginkan adanya kesetabilan harga bahan pokok terutama dibidang pertanian.
"Masyarakat miskin di blora 70%nya petani, saya berharap jumlah tersebut bisa ditekan"

Bupati berharap optimalisasi peran TPID Kab. Blora dalam pengendalian Inflasi terus ditingkatkan, karena menurutnya inflasi bisa berdampak pada banyak bidang
"Saya harap tak hanya operasi beras, operasi pasar, minyak. Tolong dipahami untuk semua pihak ikut memantau harga," himbaunya.

Kepala BPS Kab. Blora Drs. Heru Prasetyo, memaparkan bahwa inflasi/ kenaikan harga dari waktu ke waktu akan meningkat terus. Pada tahun 2017 pihaknya mengadakan survei pasar Kota Blora.
"Pernah deflasi dibulan maret, tertinggi bulan januari karena awal tahun dan juni (karena musim lebaran dan masuk sekolah). Untuk inflasi di Blora banyak dipengaruhi pada makanan," jelasnya.

Untuk informasi BPS Kabupaten Blora, terkait data pertumbuhan ekonomi dan inflasi bisa diakses melalui website blorakab.bps.go.id. Untuk melihat info inflasi di tingkat provinsi bisa menginstal aplikasi android One Touch Statistic Jawa Tengah dan untuk level Nasional All Stats BPS RI.

Disampaikan oleh Dian Nugraha
Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bahwa Inflasi yang tinggi akan memicu rendahnya daya beli masyarakat. Daya beli yang rendah akan memicu rendahnya konsumsi komoditas di pasar barang, harga-harga komoditas akan menurun, dan seterusnya. Sisi produksi maupun konsumsi akan mengalami kontraksi. Goncangan sektor moneter akan mempengaruhi sektor riil, atau sebaliknya.
"Kota atau Kabupaten tetap harus mengendalikan daya belinya, dan ketika daerah jadi produsen akan kesulitan mana kala hasil produksi tidak mampu memenuhi permintaan pasar, " terangnya.(Ag/HSB)