DPRD Blora Perjuangkan Kesejahteraan Honorer Guru sejak 2015

Bambang Susilo (Ketua DPRD Kabupaten Blora)

APDESINEWS.COM- Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo mengatakan, lembaga yang diketuainya telah memperjuangkan kesejahteraan guru dan pegawai honorer sejak awal dirinya menjabat di periode 2014-2015. Perjuangan ini dimulai saat Pemerintahan Kabupaten Blora dipegang Ihwan Sudrajat, pelaksana tugas Bupati Blora menggantikan Djoko Nugroho yang maju di Pilbup 2015.

"Jadi sangat salah kalau saya disebut baru-baru saja memperjuangkan teman-teman honorer guru dan pegawai sekolahnya ini," katanya usai menerima Pengurus Paguyuban Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (Progata) Kabupaten Blora di Gedung A Yani, Senin (22/7/2019).

Kala itu ada lebih seribu orang yang baru dapat diakomodir. Namun di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora lebih separonya dialihkan untuk mengakomodir yang K2.

"Lalu di November 2018, saya baru menerima mereka setelah berkirim audiensi. Saya arahkan untuk langsung ke ekskutif. Karena semua kewenangan penuh ada di tangan Bupati, bukan di tangan Ketua DPRD. Kami di legislatif, sejak awal akan mendukung kebijakan dari Pak Kokok. Jadi kalau ada usulan untuk kesejahteraan honorer guru non kategori ini, biar yang mengusulkan dari ekskutif, dan legislatif tinggal setuju. Tapi kalau usulan ini munculnya dari kami di legislatif, yang memasukkan dalam dokumen RAPBD kan dari ekskutif. Kalau ekskutif tidak setuju, bagaimana?" jelas Bambang sambil melemparkan pertanyaan.

Di audiensi November 2018, Bambang bahkan mengusulkan agar ada grade sesuai lama pengabdian. Tujuannya agar Bupati tidak keberatan bila berkesempatan menerima audiensi dari honorer guru yang non kategori ini. Namun, seperti yang dikatakan Arys Eko Siswanto, Paguyuban Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (Progata) Kabupaten Blora, bukan hal mudah untuk bisa bertemu dengan Bupati Blora.

"Kami," kata Arys, "sudah 2 kali berkirim surat permohonan untuk audiensi dengan Bupati Blora. Namun tidak ada satupun yang berbalas."

Baru kemudian di awal Juli pihaknya diundang Sekda Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi untuk menyampaikan keluh kesah.

"Kami juga baru-baru saja diundang Pak Sekda bersama Kepala Dinas Pendidikan," kata Arys.

Kendati sudah bertemu dengan Sekda Kabupaten Blora, namun Arys mengaku kecewa saat mengetahui bila sebagian besar anggotanya belum diakomodir di APBD 2020. Kebetulan, awal pekan ini mulai pembahasan RAPBD 2020. Ketua DPRD Blora Bambang Susilo pun berinisiatif untuk memperjuangkannya agar bisa masuk RAPBD 2020 sebagai bingkisan sebelum purna tugasnya.

"Kami," kata Bambang, "hari ini sebetulnya mengundang Pak Sekda. Namun beliau ada tugas ke Solo. Tujuannya agar teman-teman honorer guru non kategori yang tidak mendapat bayaran dari APBD ini bisa dibayar dengan dimasukkan dalam APBD 2020."

Ketua DPRD Kabupaten Blora Ir. Bambang Susilo didamping Wakil Ketua III H. Abdulah Aminuddin menerima pengurus Progata Kabupaten Blora, Senin (22/7/2019). Dalam kesempatan tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Blora mengundang pejabat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora untuk mengupayakan diakomodirnya anggaran untuk membayar kesejahteraan honorer guru non K2.

Bambang sendiri terus mengupayakan agar ada jalan tengah antara belum maunya Pemkab Blora menganggarkan lebih banyak dan tuntutan ribuan honorer guru dan pegawai sekolah tersebut.

"Kalau DPRD mau ngarit memangkasi pos-pos anggaran di ekskutif untuk bisa memenuhi anggaran buat semaua teman-teman honorer guru dan pegawainya, ya kami yang repot. Bupati akan marah dan bisa-bisa buntu untuk pengesahan RAPBD 2020 menjadi APBD 2020, teman-teman di DPRD Blora yang akan menanggung akibatnya dengan tidak menerima gaji selama 6 bulan," jelas Bambang.

Jadi menurut Bambang, jalan tengah yang bijak adalah mengetuk belas kasih dari Bupati agar mau menambah anggaran buat membayar kesejahteraan honorer guru.

"Kalau kami diketuk kapan pun, mau jam 12 malam, siap menerima dan akan berbelas kasihan terhadap mereka karena keprihatinan kami terhadap nasib mereka. Tapi jangan lantas menuding bahwa kami bisa segalanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Semua itu tergantung bupatinya, bukan Ketua DPRD-nya," pungkas Bambang. (Ag/GT*)