DPRD Blora Soroti Kinerja Pemkab, Pendidikan Hingga Insfratruktur Jadi Pekerjaan Rumah

 

Apdesinews.com Blora Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024 pada Rabu 14 Mei 2025.

Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Mustopa S.Pd.I ini, DPRD menyoroti sejumlah sektor strategis yang perlu perbaikan mendalam.

Menurut DPRD penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemkab dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan anggaran selama tahun 2024.

Ketua DPRD Mustopa menyatakan bahwa proses ini mencerminkan fungsi kontrol legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

“LKPJ adalah instrumen penting untuk mengukur sejauh mana janji dan target pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah dapat direalisasikan,” kata Mustopa dalam pidatonya.

Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD, Santoso Budi Susetyo, menjabarkan sejumlah sektor prioritas yang menjadi sorotan.

Di bidang pendidikan, DPRD menilai angka partisipasi pendidikan kesetaraan masih berada di kategori sedang, dan minat lulusan SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi juga perlu ditingkatkan melalui kolaborasi aktif antara dinas pendidikan dan lembaga pendidikan tinggi.

Lebih jauh, DPRD mendorong pemerintah meningkatkan layanan inklusi pendidikan, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, peningkatan akreditasi sekolah menjadi prasyarat agar sekolah-sekolah di Blora bisa menjalankan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Di sektor kesehatan, capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih sangat rendah. DPRD meminta agar program penurunan stunting diperkuat, terutama dengan melibatkan Posyandu, PKK, dan kementerian terkait secara lebih masif.

Sementara itu, bidang infrastruktur mencatat capaian tidak merata. Penanganan kawasan permukiman kumuh masih jauh dari harapan, sementara sejumlah proyek jalan dan drainase belum terselesaikan. DPRD menekankan perlunya transparansi dalam pelaporan dan percepatan pembangunan yang akuntabel.

“2024 menjadi cermin atas capaian yang patut diapresiasi, tapi juga refleksi atas pekerjaan rumah yang belum tuntas,” tegas Santoso.